Akhir Masa Jabatannya, Presiden AS Obama Terbawa Kasus Rp 5.2 Triliun

JAKARTA – Presiden AS, Obama terseret kasus di akhir masa jabatannya. Obama dituding mengirim uang sebesar Rp 5,2 triliun, secara diam-diam ke Iran. Uang itu diduga untuk membebaskan 4 warganya yang disandera.

Dalam laporan yang dirilis Wall Street Journal (WSJ), uang tersebut diterbangkan ke Iran dengan menggunakan pesawat kargo, pada Januari 2016. Tak hanya dolar, AS juga menggunakan sejumlah mata uang lain. “Palet kayu ditumpuk dengan euro, Franc Swiss dan mata uang lainnya, yang kemudian diterbangkan ke Iran dengan pesawat kargo tanpa tanda. AS memperoleh uang dari bank sentral Belanda dan Swiss,” demikian bunyi laporan WSJ.

Senator asal Republik dari Arkansas, Tom Cotton, yang dikenal sebagai pengkritik keras kesepakatan nuklir Iran, menuduh Obama membayar uang tebusan ke Ayatullah Khomaeni untuk membebaskan sandera AS. Sebab, pengiriman uang itu bersamaan dengan dilepasnya empat warga AS yang dipenjara di Teheran. Pengiriman itu juga datang pada waktu yang sama dengan pelaksanaan formal dari perjanjian nuklir yang bersejarah dicapai antara Teheran, AS dan kekuatan dunia lainnya.

Untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang sangat serius itu, Senator Republik lainnya dari Ohio, Bill Johnson akan memanggil Ketua Parlemen, Paul D Ryan untuk menunjuk sebuah komite khusus.

Seorang pejabat keamanan AS langsung membantah tudingan itu. Dia mengatakan, kedatangan pesawat kargo dengan pembebasan keempat warga AS hanyalah kebetulan semata. “Tidak ada hubungan antara pembayaran dan pertukaran tahanan. Kesamaan waktu antara kedatangan pesawat kargo dengan pembebasan sandera adalah kebetulan, bukan sesuatu yang disengaja, terlebih berdasarkan sebuah perjanjian,” kata pejabat itu.

Pemerintah AS sendiri sudah membantahnya secara resmi. Menurut pihak Kemenlu, uang itu merupakan bagian dari perjanjian senilai 1,7 miliar dolar AS atau setara Rp 22,3 triliun yang digunakan untuk menyelesaikan kesepakatan senjata yang ditandatangani sebelum revolusi Iran tahun 1979. “Seperti yang telah kami jelaskan, bahwa uang itu terpisah dari negosiasi tentang warga Amerika Serikat yang dibebaskan,” kata juru bicara Kemenlu, John Kirby.